Evaluasi SK TIm Koordinasi SPBE 2025
Mendasari Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500.12/123 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan sebagai kegiatan rutin Tim Koordinasi SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga beserta Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan evaluasi terhadap Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten…
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Peraturan mengenai keamanan informasi atau persandian untuk keamanan informasi dengan cakupan pengaturan : penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan : penyusunan program, pendokumentasian, manajemen resiko dukungan pengoperasian : penganggaran evaluasi kinerja,…
Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 10. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Evidence : Kebijakan/SK penetapan Tim Koordinasi SPBE yang telah disahkan. Pengaturan/norma pelaksanaan tugas yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mencakup keseluruhan unit kerja/OPD. Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE Kebijakan…
Kebijakan Internal Audit TIK
Domain 1 – Aspek 1 Indikator 9. Kebijakan Internal Audit TIK Evidence : Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan/SK tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan). Rencana Aksi : Menyusun draft kebijakan internal…
Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaranLayanan SPBE. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:1) Tersedia jalur/bus (sistem…
Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 6. Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang…
Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 4. Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan yang mendasari Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. sebagai contoh kebijakan tersebut akan mengatur tata cara pembangunan aplikasi seperti SDLC, Waterfall, Agile, dll. Kebijakan internal…
Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
INDIKATOR 5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Indikator 5 terkait dengan Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan…
Kebijakan Internal Manajemen Data
Domain 1 – Aspek 1 – Indikator 3. Kebijakan Internal Manajemen Data Manajemen data adalah proses pengelolaan data yang mencakup semua kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi / analisis. Ruang lingkup manajemen data : Manajemen arsitektur data : proses mendefinisikan kebutuhan – kebutuhan data,…
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
DOMAIN 1 – ASPEK 1 – INDIKATOR 2. Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit…